0
Dikirim pada 14 April 2016 di Uncategories

sekretaris .adv - Operasi tangkap tangan (OTT) yg dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) sampai terungkapnya kasus dugaan suap yg diduga melibatkan dua jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jawa Barat), menunjukkan pengawasan institusi Kejaksaan agung(Kejagung) lemah.

Seperti dikutip dari Koran Sindo, Kamis (14/4/2016), Anggota Divisi Hukum & Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar Ifmaini Idris menyampaikan, dua kasus OTT yg dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kejati DKI Jakarta & Kejati Ja-bar mengungkap bahwa Kejagung belum bebas dari praktik korupsi atau mafia peradilan.

"Dalam factor tetap munculnya kejadian yg memalukan ini, Jaksa Besar semestinya meminta maaf & mengundurkan diri lantaran tidak sukses mendidik deretan di bawahnya & laksanakan bersih-bersih kejaksaan dari korupsi," kata Aradila, tempo hari.

Jelasnya, seandainya Jaksa Akbar Hekto Meter Prasetyo tak ingin mundur, sehingga Presiden Jokowi (Joko Widodo) sebaiknya menjadikan ke-2 kasus ini juga sebagai bahan evaluasi utk merubah Prasetyo bersama figur lain yg lebih pas.

"Penggantian ini sepaket bersama sektor reshuffle kabinet kerja Joko Widodo," tandasnya.

Pada Awal Mulanya, human nose .adv - Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan lima orang pelaku dalam kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi BPJS, ialah Bupati Subang Ojang Sohandi (OJS), Jajang Abdul Holik (JAH), Lenih Marliani (LM), Jaksa Fahri Nurmallo (FN), & Jaksa Devyanti Rochaeni (DVR).

Suap Rp528 juta diberikan Ojang biar namanya tak dinamakan dalam perkara yg menjerat Jajang di Kejati ja-bar.



Dikirim pada 14 April 2016 di Uncategories
comments powered by Disqus


connect with ABATASA